Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa yang Tak Bisa Ditawar. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tolok ukur utama dalam menentukan nasib sebuah negara di masa depan. Hal ini di tekankan secara tegas oleh Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, saat menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMP Negeri 1 Kewapante, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (13/12/2025).
Di hadapan ratusan siswa, guru, dan pemangku kepentingan daerah, Mekeng menyebut bahwa pendidikan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin bersaing di kancah global.
“Kalau bangsanya cerdas, negaranya pasti maju. Itu tidak bisa ditawar. Tidak ada negara maju yang rakyatnya tidak terdidik,” ujar Mekeng dalam paparan kuncinya.
Legislator senior ini mengambil contoh konkret dari sejarah negara tetangga. Ia mengingatkan bagaimana Malaysia di masa lalu banyak belajar dari guru-guru Indonesia, namun berkat fokus yang konsisten pada pembangunan SDM, negara tersebut kini melesat maju. Fenomena serupa kini tengah di lakukan oleh Timor Leste. Negara muda tersebut secara agresif mengirimkan putra-putri terbaiknya ke luar negeri untuk menyerap ilmu pengetahuan.
“Mereka belajar ke London, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Tujuannya satu, menimba ilmu. Pada waktunya nanti, mereka akan kembali untuk membangun bangsanya. Semangat inilah yang harus kita tiru dan lipat gandakan,” tambahnya.
Mandat Konstitusi dan Keberpihakan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Mekeng menyoroti aspek krusial mengenai keberpihakan anggaran. Ia mengingatkan seluruh pemangku kebijakan, baik di pusat maupun daerah, untuk patuh pada amanat Pasal 31 UUD 1945. Konstitusi telah menggariskan bahwa minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Ini bukan hanya beban APBN, tapi APBD juga memikul tanggung jawab yang sama. Para legislator di daerah dan pemerintah daerah harus berani memperjuangkan anggaran pendidikan. Jangan sampai pos ini dikurangi demi kepentingan lain yang kurang mendesak,” tegasnya.
Mekeng memaparkan data bahwa anggaran pendidikan nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 754 triliun. Anggaran jumbo ini tidak hanya dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan beasiswa, tetapi sebagian juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.
Soroti Sekolah Rusak dan Sanitasi Buruk
Meski anggaran nasional besar, Mekeng tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan, khususnya di daerah pemilihannya. Ia secara spesifik menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sikka yang masih memprihatinkan. Mekeng berkomitmen untuk mengawal proses rehabilitasi sekolah-sekolah yang di nilai sudah tidak layak guna, mulai dari atap yang bocor hingga ketiadaan sanitasi yang memadai.
Menurutnya, fasilitas fisik yang buruk adalah bukti ketertinggalan yang harus segera di akhiri karena berdampak langsung pada semangat belajar siswa.
“Saya tidak mau lagi melihat sekolah yang sudah lapuk dan tidak layak di daerah ini. Bagaimana anak-anak bisa bermimpi besar jika tempat belajarnya saja mau roboh? Pendidikan harus kita perbaiki secara menyeluruh, dari kurikulum hingga fisiknya,” ucap Mekeng dengan nada tinggi.
Mendorong Mimpi Anak Flores Menjadi Presiden
Di tengah diskusi yang serius, Mekeng menyisipkan pesan motivasi yang kuat bagi para pelajar di Flores, khususnya di Maumere dan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang terbuka saat ini, latar belakang daerah bukan lagi penghalang untuk mencapai posisi puncak kepemimpinan nasional.
Ia mendorong anak-anak NTT untuk tidak merasa rendah diri dan berani menggantungkan cita-cita setinggi langit, bahkan hingga menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Itu bukan sesuatu yang mustahil. Sistem politik kita sudah terbuka. Kalau anak-anak kita pintar, berkarakter, dan di dukung pendidikan yang baik, kenapa tidak? Siapapun dari tanah Flores ini punya hak yang sama untuk memimpin bangsa,” ujarnya yang di sambut tepuk tangan meriah.
Terobosan Obligasi Daerah
Selain masalah pendidikan, Mekeng juga menawarkan solusi pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah yang selama ini selalu mengeluhkan keterbatasan APBD. Ia tengah mendorong lahirnya Undang-Undang Obligasi Daerah. Instrumen ini memungkinkan daerah untuk menghimpun dana segar dari masyarakat (investor) untuk membiayai proyek-proyek strategis secara mandiri.
Mekeng menilai, obligasi daerah memiliki keunggulan ganda: mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa menunggu transfer pusat, serta meningkatkan transparansi keuangan daerah.
“Obligasi daerah ini mencegah korupsi karena pembukuannya di awasi secara ketat oleh pasar dan otoritas keuangan. Banyak negara maju membangun daerahnya dengan cara ini, tidak melulu bergantung pada anggaran pusat,” jelasnya.
Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini turut di hadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Gorgonius Nago Bapa, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Petrus B. Robby Tulus. Hadir pula tuan rumah Kepala SMP Negeri 1 Kewapante Marsianus Moris Bura, beserta ratusan guru dan orang tua siswa yang antusias mendengarkan paparan tersebut.
